Lonca, 1 Oktober 2025 — Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Karsa Institute mengadakan diskusi partisipatif dengan masyarakat Desa Lonca, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Diskusi mengangkat tema utama: "Administrasi Kependudukan, Infrastruktur Layanan Dasar, Pelindungan dan Pengelolaan Ruang Hidup, serta Inklusivitas bagi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sigi."

Acara yang berlangsung di Balai Desa Lonca ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, antara lain: Pemerintah Desa Lonca beserta aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), forum perempuan, Karang Taruna, Koperasi Desa Merah Putih, perwakilan staf Kecamatan Kulawi, serta masyarakat umum.

Dalam sesi diskusi, Tim Bappenas membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah buruknya infrastruktur jalan menuju dan di dalam Desa Lonca.

Kondisi jalan yang rusak disebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari keterbatasan mobilitas, meningkatnya biaya transportasi dan kendaraan, terhambatnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, hingga meningkatnya risiko kecelakaan dan masalah kesehatan. Secara umum, kondisi ini menghambat pertumbuhan wilayah dan menurunkan kualitas hidup masyarakat desa.

Tak hanya itu, minimnya akses jaringan internet juga menjadi pembahasan penting. Masyarakat menyampaikan bahwa keterbatasan koneksi berdampak pada sulitnya memperoleh informasi, mengakses pendidikan dan layanan digital, serta memasarkan produk lokal secara daring. Hal ini dinilai memperlebar kesenjangan pembangunan antara desa dan wilayah perkotaan.

Dalam diskusi, masyarakat juga menyoroti kendala pemasaran madu hutan yang dikelola oleh BUMDes. Produk madu hutan ini belum dapat menembus pasar yang lebih luas karena terkendala perizinan, terutama belum memiliki sertifikat BPOM dan sertifikasi Halal.

Masalah lain yang dibahas adalah terkait pengelolaan hutan desa, yang dijelaskan langsung oleh perwakilan BPD. Warga, terutama generasi muda, perlu memahami batasan serta tata cara pengelolaan hutan agar tetap berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi maupun ekologis bagi masyarakat.

Topik mengenai administrasi kependudukan juga mengemuka. Masyarakat menyatakan bahwa dokumen kependudukan sangat penting, terutama saat berurusan dengan lembaga pemerintah atau layanan publik, baik di dalam maupun luar desa.

Suasana diskusi berlangsung terbuka dan hangat. Masyarakat merasa senang karena diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara langsung kepada pihak-pihak yang berwenang dalam perencanaan pembangunan.

Setelah kegiatan di balai desa, diskusi dilanjutkan di kediaman Kepala Desa Lonca, dengan menghadirkan pemuda Karang Taruna. Pertemuan ini membahas isu-isu serupa namun dari sudut pandang anak muda, guna mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai harapan dan tantangan yang dihadapi generasi penerus Desa Lonca.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa suara masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat, menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.